SEMARANG || viralindonesianews.com — Polemik perizinan sumur air tanah yang disebut masih menunggu keputusan melalui SK 7 Menteri mendapat sorotan tajam dari Angger Suhodo, Pimpinan Umum media viralindonesianews.com, detikindonesiasatu.com, dan indonesianewstoday.com.
Angger menilai, persoalan perizinan tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi pelayanan, serta kejelasan prosedur, bukan sekadar jawaban bahwa proses masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban ketidakjelasan birokrasi. Kalau memang masih menunggu SK 7 Menteri, jelaskan secara terbuka apa yang sedang ditunggu, bagaimana status permohonan masyarakat, dan kapan ada kepastian,” tegas Angger, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pemerintah memang wajib menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila terdapat perubahan kebijakan atau regulasi yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat, masyarakat tetap berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar hukum, status permohonan, mekanisme pelayanan, serta langkah yang harus ditempuh.
Bukan Sekadar Soal Izin
Angger menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya sebuah sumur air tanah memperoleh izin. Lebih jauh, persoalan ini menyentuh kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, menyerahkan dokumen, mengeluarkan biaya, dan mengikuti prosedur tentunya membutuhkan kejelasan mengenai nasib permohonan mereka.
Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mengetahui kapan proses tersebut berakhir dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
“Kalau kewenangan belum dapat dijalankan karena menunggu kebijakan pusat, jangan masyarakat yang dibuat bingung. Pemerintah daerah harus memberikan penjelasan resmi dan transparan. Jangan sampai masyarakat merasa dipingpong dari satu meja ke meja lainnya,” ujar Angger.
Ia juga mengingatkan ESDM Provinsi Jawa Tengah agar persoalan administratif tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Angger, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang institusi maupun individu tertentu. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
ESDM Diminta Beri Jawaban Terbuka
Angger bahkan meminta ESDM Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar yang kini menjadi perhatian masyarakat.
“Sampai kapan masyarakat harus menunggu? Apa dasar hukumnya? Bagaimana status permohonan mereka? Dan siapa yang bertanggung jawab memberikan kepastian?” katanya.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan berada dalam ruang abu-abu akibat ketidakjelasan kebijakan maupun proses birokrasi.
“Pemerintah bekerja untuk memberikan kepastian kepada rakyat. Jangan sampai rakyat justru digantung oleh ketidakpastian birokrasi. Jika memang ada aturan yang harus ditunggu, sampaikan secara terang. Jika ada solusi yang dapat ditempuh, berikan solusinya. Masyarakat jangan dibiarkan menunggu tanpa batas,” pungkas Angger Suhodo.
Kini publik menunggu penjelasan resmi, terbuka, dan terukur dari ESDM Provinsi Jawa Tengah mengenai status perizinan sumur air tanah, dasar kebijakan yang sedang ditunggu, serta langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak proses tersebut.
Tim/Red
