Pewarta : Fani
Editor : Yogie Ps
JAKARTA || viralindonesianews.com — Pemerintah memastikan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terkendala persoalan pembiayaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah disiapkan untuk mendukung respons kedaruratan hingga proses pemulihan pascabencana.
Purbaya menjelaskan, mekanisme pembiayaan penanganan bencana pada tahap awal akan menggunakan anggaran yang tersedia di BNPB. Apabila kebutuhan meningkat dan anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah akan menyesuaikan dukungan pembiayaan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, pemerintah juga memiliki dana siaga atau on call yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana. Dana tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi kondisi darurat.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” katanya.
Purbaya menyebut, untuk tahap awal penanganan, BNPB masih memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung kebutuhan tanggap darurat.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” jelasnya.
Ia menegaskan, dukungan anggaran akan diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antarinstansi.
Pembangunan Fasum Harus Terkoordinasi
Selain penanganan kedaruratan, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan K/L-nya,” ujar Purbaya.
Pemerintah memastikan penanganan bencana di NTT dilakukan secara bertahap, mulai dari respons kedaruratan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kementerian Keuangan, kata Purbaya, siap memastikan aspek pembiayaan dapat mendukung seluruh tahapan penanganan dan pemulihan sesuai kebutuhan serta mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dengan skema tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat bergerak secara terkoordinasi untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat terdampak di NTT.
Redaksi : viralindonesianews.com
