Dewan Pers Akan Kumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Penyelenggaraan HPN

Selasa, 1 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pewarta : Angger S

Editor : Yogie Ps

JAKARTA || viralindonesianews.com || 31-Agustus-2026, – Dewan Pers akan mengumpulkan seluruh organisasi konstituennya untuk membahas mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sedikitnya empat surat yang diterima Dewan Pers sepanjang 2026. Surat itu berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang menyampaikan pandangan sekaligus mempertanyakan mekanisme penyelenggaraan HPN ke depan.

Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengatakan, persoalan penyelenggaraan HPN perlu dibahas secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh unsur pers nasional.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Ada Usulan Penyelenggara HPN 2027

Dalam surat-surat yang diterima Dewan Pers, terdapat konstituen yang menawarkan diri menjadi penyelenggara HPN 2027. Sementara konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan tersebut, dengan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen Dewan Pers.

Usulan itu antara lain didasarkan pada keberadaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional, yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

Namun, Keppres tersebut tidak secara khusus menyebutkan lembaga atau organisasi tertentu sebagai penyelenggara HPN.

Menurut Komaruddin, adanya perbedaan pandangan justru harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi serta membangun kesepahaman di antara seluruh elemen pers nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Dibahas dalam Rapat Pleno Dewan Pers

Persoalan HPN menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi yang masuk dengan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituennya.

Selain mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno juga membahas rencana pengajuan perubahan terhadap Keppres Nomor 5 Tahun 1985.

Rencana tersebut dinilai penting karena Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih mencantumkan pertimbangan berdasarkan regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara itu, kehidupan pers nasional saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Anggota Dewan Pers juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Bukan Soal Siapa Paling Berhak

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan mengedepankan dialog untuk mencari format terbaik dalam penyelenggaraan HPN pada masa mendatang.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegasnya.

Melalui pertemuan dengan seluruh konstituen, Dewan Pers berharap tercapai kesepahaman mengenai tata kelola dan mekanisme penyelenggaraan HPN, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukum yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, penyelenggaraan HPN ke depan diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu merepresentasikan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia.

Redaksi : viralindonesianews.com

Berita Terkait

Tiga Orang Terkapar! Pohon Tumbang Timpa Pengendara Motor di Depan RS Hermina Semarang
“Deteksi Dini TB Paru, 100 Warga Desa Tanduk Jalani Pemeriksaan Rontgen”
Kapolres Boyolali Resmikan Polsek Wonosegoro, Pembangunan Polsubsektor Wonosamodro Resmi Dimulai
Sinergi Forkopimda dan PMI Boyolali, 81 Tangki Air Bersih Dikirim ke Wilayah Kekeringan
Ratusan Pelajar SMKN 1 Mojosongo Melek AI, Polres Boyolali Turun Langsung
Polsek Selo Dukung Pengendalian Hama Monyet Ekor Panjang melalui Anjing Terlatih
Polsek Musuk Pastikan Bantuan Pangan untuk 1.154 KPM Tersalurkan Tepat Sasaran
Sabu, Timbangan Digital hingga Ponsel Disita, Tiga Pria Diamankan di Boyolali

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 11:30

Tiga Orang Terkapar! Pohon Tumbang Timpa Pengendara Motor di Depan RS Hermina Semarang

Kamis, 3 September 2026 - 11:57

“Deteksi Dini TB Paru, 100 Warga Desa Tanduk Jalani Pemeriksaan Rontgen”

Kamis, 3 September 2026 - 11:39

Kapolres Boyolali Resmikan Polsek Wonosegoro, Pembangunan Polsubsektor Wonosamodro Resmi Dimulai

Kamis, 3 September 2026 - 11:22

Sinergi Forkopimda dan PMI Boyolali, 81 Tangki Air Bersih Dikirim ke Wilayah Kekeringan

Kamis, 3 September 2026 - 11:07

Ratusan Pelajar SMKN 1 Mojosongo Melek AI, Polres Boyolali Turun Langsung

Rabu, 2 September 2026 - 15:03

Polsek Musuk Pastikan Bantuan Pangan untuk 1.154 KPM Tersalurkan Tepat Sasaran

Rabu, 2 September 2026 - 14:42

Sabu, Timbangan Digital hingga Ponsel Disita, Tiga Pria Diamankan di Boyolali

Rabu, 2 September 2026 - 14:18

Pagi-Pagi Hendak Semprot Pupuk, Warga Kateguhan Boyolali Malah Ditemukan Tak Bernyawa

Berita Terbaru